Bupati Pangkep MYL Didampingi Kepala Kantor ATR/BPN Pangkep Menyerahkan Ratusan Sertifikat Tanah Kepada Warga Kelurahan Bontoa.
Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) didamping Kepala Kantor ATR/BPN kabupaten Pangkep, Taufik menyerahkan sertifikat tanah kepada warga yang berlangsung di aula kantor lurah Bontoa, kecamatan Minasatene, Senin, 22 Januari 2024.
Usai penyerahaan sertifikat, Bupati MYL menyatakan bahwa dengan terbitnya sertifikat ini secara hukum tanah menjadi hak milik sah masyarakat.
“Dengan adanya sertifikat redistribusi tanah ini, Insya Allah secara hukum berarti tanah telah menjadi hak milik bagi warga yang menerima serifikat dan saya berharap menjaganya dengan baik,”ucapnya.
Selain itu, MYL menyampaikan, tahun anggaran 2023 terdapat sejumlah program dan bantuan yang telah disalurkan pemerintah daerah di kelurahan Bontoa. Dan, tahun anggaran 2024, program dan bantuan akan berlanjut. Termasuk jalan setapak, saluran dan talud di jalan Nangka.
Pada kesempatan itu, Kepala ATR/BPN Pangkep, Taufik mengatakan, sertifikat yang diserahkan Bupati merupakan program redistribusi tanah tahun anggaran 2023 untuk warga Kelurahan Bontoa sebanyak 257 bidang dari target 260 bidang.
“Yang tiga sertifikat, sudah diserahkan awal Desember 2023 oleh Bapak Presiden secara daring. Dan hari ini yang diserahkan oleh Bupati Pangkep sebanyak 257 bidang, ” kata Taufik.
Selanjunya Taufik mengatakan, program redisrtibusi ini fokus ke tanah pertanian. Diharapkan, program redistribusi tanah ini memberikan penguatan bukti kepemilikan kepada masyarakat. Untuk tahun 2024, program redistribusi tanah masih berlanjut dimana kabupaten Pangkep masih mendapatkan 1500 bidang. “Sementara kita susun yang mungkin bisa kita sebar di wilayah lain, ” imbuhnya.
Peran Pemerintah kabupaten Pangkep lebih lanjut Taufik, sangat riskan dalam program ini, sebab, memberikan pembebasan biaya BPTHB untuk kegiatan PSN.
“Adanya peraturan Bupati tentang pembebasan biaya BPTHB tentu memberikan keringanan kepada masyararakat yang menerima redistribusi tanah. Ini menjadi langkah mempercepat dan mempermudah masyarakat memperolehnya berupa sertifikat tanah melalui kegiatan proyek straregis nasional, ” jelasnya.