BPKD Makassar Bergerak Cepat Atasi Sejumlah Kebutuhan Yang Mendesak

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar bergerak cepat mengatasi sejumlah kebutuhan mendesak, termasuk pembayaran listrik dan BPJS kesehatan.

Sebagaimana yang diungkapkan Kepala BPKAD, Dakhlan, bahwa pihaknya menggunakan dana tak terduga milik BPBD untuk menutupi kekurangan anggaran ini.

“Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp1,3 miliar. Dalam kondisi terdesak segera dilakukan, terutama untuk membayar listrik, karena jika tidak segera diatasi, berisiko terjadi pemutusan,” ujar Dakhlan, Selasa, 19 November 2024.

Meski saat ini BPKAD Makasssar sedang mengecek ulang anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan tidak ada pos yang terlewat, terutama terkait pembayaran listrik.

“Meskipun sifatnya mendesak, tunggakan untuk pbayaran listrik belum terjadi,” jelasnya.

Selain listrik, perhatian juga tertuju pada pembayaran BPJS untuk RSUD dan sejumlah puskesmas di Makassar.

“Pembayaran BPJS dilakukan menggunakan Pendapatan Daerah Pendekatan (PDP), dan kami sedang menunggu proses dari tim. Mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan melalui peraturan wali kota,” tambahnya.

Dalam laporan serapan anggaran, Makassar baru mencapai 60 persen hingga November.

“Ini masih sejalan dengan pola serapan tahun-tahun sebelumnya, di mana pembayaran terbesar biasanya dilakukan pada akhir tahun, yakni Desember,” terang Dakhlan.

Sementara itu, pendapatan daerah juga baru diproyeksikan maksimal pada bulan Desember. Dengan strategi anggaran yang lebih terencana, diharapkan kebutuhan prioritas seperti listrik dan BPJS dapat teratasi tanpa kendala.

Dengan kondisi mendesak ini, Pemkot Makassar berkomitmen untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama di sektor kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.