DP2KBP3A Pangkep Gelar Avokasi Kebijakan Dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pangkep, menggelar kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assagaf, perwakilan Forkopimda, perangkat daerah, serta Direktur Yasmib Makassar, Rosniaty Azis, yang berlangsung di Aula DP2KBP3A pada Senin, 28 April 2025.
Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assagaf menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus berkomitmen mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai sektor, baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.
“Sebagai regulasi pendukung, kami telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Pangkep,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan prinsip responsif gender kini telah diintegrasikan dalam penyusunan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah.
Lebih lanjut, Abd Rahman menekankan bahwa kegiatan advokasi ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta persoalan berbasis gender di berbagai sektor.
Sejalan dengan itu, Kepala DP2KBP3A Pangkep, Nurliah Sanusi, turut menegaskan pentingnya PUG dalam seluruh proses pembangunan.
“PUG sangat penting, dimana semua pembangunan harus dinikmati secara adil oleh laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun penyandang disabilitas. Harapannya, nanti terbentuk kesetaraan gender, laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama dan menikmati hasil pembangunan yang sama,” ujarnya.
Nurliah juga berharap agar penerapan PUG di Kabupaten Pangkep semakin kuat, dimulai dari tahap perencanaan hingga penganggaran.
“Tak hentinya kami melakukan pertemuan setiap tahunnya untuk terus mengingatkan semua perangkat daerah maupun kelembagaan di Kabupaten Pangkep, semua merencanakan dan menganggarkan kegiatan yang responsif gender,” tutupnya.